Wail Ketua DPR RI menyesalkan banyaknya Sekda (sekertaris daerah) yang berasal dari "tahanan politik" para Bupati. "Tahanan Politik" yang dimaksud merupakan Sekertaris daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun ketika pemilihan Bupati, PNS tersebut tidak mendukung Bupati terpilih saat pemilihan Bupati sebelumnya. Hingga akhirnya Bupati terpilih memutasikan PNS tersebut menjadi Sekda. Akibatnya,tidak sedikit Sekda yang tidak mau bekerja,karena memang tidak memiliki background dan kompeten di bidangnya.

"Terus terang saya baru mendengar hal ini dari bapak-bapak perangkat desa yg tergabung dalam Forum Pembaharuan Desa (FPD). Ini harus ditindaklanjuti," tegas Priyo saat menerima Delegasi Forum Pembaharuan Desa,Rabu (20\11)

Ditambahkannya, Sekda semacam ini tentu akan sangat merugikan negara,karena sudah mendapat gaji sebagai PNS. Ia pun setuju dengan FPD bahwa Sekda bukan hanya mengurusi masalah pemerintahan,namun juga yang utama adalah mengurusi masalah kemasyarakatan.

"Sekda bukan hanya mengurusi masalah pemerintahan,namun juga yang utama adalah mengurusi masalah kemasyarakatan,yang artinya berhubungan langsung dengan masyarakat. Tapi sekarang ini para sekda "Tahanan Politik" ini hanya datang,absen,tanda tangan dan keluar kantor,” tutur Priyo.

“ Saya berharap agar Sekda yang berasal dari jalur karir di masyarakat setelah menjadi PNS seperti kami bisa ditarik kembali menjadi Sekda. Bukan Sekda dadakan yang dikirim Bupati," harap Suryo, salah satu Sekda dari Klaten yang tergabug dalam FPD. (Ayu), foto  ; wahyu/parle/hr.